Rupa-Rupa

Seorang Hacker Mengaku Telah Mengantongi 2,3 Juta Data WNI

BATAMINFO — Seorang hacker mengaku telah mengantongi 2,3 juta data WNI yang dibajak dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Seperti diketahui, sampel data terlihat dilansir laman Hackread.com. Data 2,36 GB telah dibagi menjadi beberapa folder.

Peretas tersebut mengklaim memiliki akses lebih dari 200 juta Data Pemilihan Tetap (DPT) milik KPU, akan dibocorkan di forum peretas.

“Saya memutuskan untuk berbagi dengan Anda sekitar 2,3 juta data kewarganegaraan dan pemilu Indonesia karena saya pikir data Indonesia tampaknya jarang di forum ini (merujuk pada forum peretas tempat data tersebut bocor),” tulis peretas dilansir laman hackered.com, Jumat (22/5/2020).

Hal ini dikomentari salah satu perwakilan dari layanan pemantauan pelanggaran Under The Breach.

“Aktor yang membocorkan basis data belum tentu orang yang pertama kali mendapatkannya, akan masuk akal jika basis data niche semacam itu berputar-putar di sekitar forum berbasis Indonesia yang lebih kecil sampai muncul di forum cybercrime yang lebih besar,” tulisnya.

Meski belum dipastikan kepastian kabar tersebut, pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya menilai bahwa kasus kebocoran data seperti ini sering terjadi di dunia dan tak pandang bulu.

“Sebenarnya kebocoran data memangsering terjadi dan bukan di Indonesia saja. Kalau diperhatikan di situs-situs penjualan data, hal ini sering terjadi,” terang Alfons ketika dihubungi Suara.com, Jumat (22/5/2020).

Menurutnya, frekuensi jual beli data di pasar gelap internet adalah sebuah komoditas vital di era digital seperti sekarang ini.

“Data bocor karena secara de facto data sudah menjadi new oil atau komoditas penting di masa digital ini, sehingga banyak orang yang berkepentingan dengan data dan jika bisa di olah dengan baik akan menghasilkan keuntungan luar biasa,” imbuhnya.

Berkaca dari banyaknya kasus peretasan data sekarang ini, Alfons menambahkan bahwa seharusnya situasi ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak.

“Harus diakui bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun pihak swasta perlu belajar banyak bagaimana mengelola dan melindungi data dengan baik. Kita jujur saja, dan kalau ada kesalahan tidak perlu saling menuding tetapi kita pelajari kesalahan itu dan belajar dari kesalahan. Lalu mencari cara bagaimana supaya kesalahan itu tidak terulang. Kalau hal ini dilakukan dengan konsisten, lama kelamaan kita akan makin baik dalam mengelola dan melindungi data,” ujarnya.

PR Besar

Di sisi lain, peretasan data di lembaga pemerintah menjadi bukti bahwa keamanan siber di Tanah Air masih rendah.

“Kalau dibandingkan dengan beberapa negara maju, memang Indonesia lebih lemah, tetapi hal ini harusnya menjadi cambuk untuk terus belajar dan memperbaiki diri,” kata Alfons.

Ironisnya, kelemahan itu dinilai Alfons bukan berasal dari teknologi siber yang dimiliki Indonesia, melainkan dari sikap masyarakatnya sendiri.

“Tidak, bukan teknologi yang tertinggal. Kesadaran akan pentingnya data dan kedisiplinan untuk mengelola data dengan baik itu yang perlu ditanamkan. Pendidikan digital dan kesadaran atas pentingnya pengamanan data/aset digital harus ditanamkan sejak awal,” terang Alfons.

“Peningkatan kemampuan SDM dalam pengelolaan data dan kesadaran akan pentingnya nilai data itu yang menjadi PR yang besar,” tutup pengamat sekuriti dari Vaksincom tersebut.

Sumber : suara.com

Redaksi
Penulis : Redaksi

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: