HeadlineNasional

DPD RI Usul Pemerintah Terbitkan PP Kedaruratan Kesehatan

Hadapi Pandemi Covid-19

Agustin Teras Narang

BATAMINFO — Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang mengusulkan pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai produk hukum turunan dari UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. PP mendesak diterbutkan agar pada saatnya koordinasi pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 dapat segera ditindak lanjuti.

“Kami akan memberikan panduan bagi pemerintah pusat hingga daerah dalam mengambil langkah yang diperlukan termasuk penerapan Karantina Wilayah maupun Pembatasan Sosial  Berskala Besar. Sehingga tak ada wilayah yang membangun tafsir terpisah dari aturan hukum yang ada,agar tidak menimbulkan persoalan kemudian, ” ujar Teras di Jakarta, Senin (30/3/2020).

Teras menjelaskan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat dan penerbitan PP merujuk UU Kekarantinaan Kesehatan mesti segera dilakukan dalam situasi mendesak ini, agar ada payung hukum penanganan pendemi secara bersama.

“Seraya pemerintah pusat menyiapkan langkah kerja terukur dan terstruktur bersama pemerintah daerah, dalam melindungi serta memenuhi hak dasar masyarakat” ujar Teras.

Teras berpandangan,bahwa dalam situasi ini, pemerintah pusat maupun daerah mesti seirama membangun langkah yang sinergis. Mengutamakan keselamatan dan perlindungan kesehatan masyarakat secara terpadu lewat aturan yang ditaati bersama oleh semua pihak.

“Gubernur selaku wakil  pemerintah pusat di daerah, mesti mengingatkan bupati dan walikota, agar tidak gegabah dalam mengambil langkah serta sesuai arahan pemerintah pusat dan Undang-Undang, ” ujarnya.

Komunikasi intensif dan berkala serta koordinasi yang lintas sektoral perlu dibangun, termasuk memastikan ada mekanisme perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Termasuk diantaranya bila akhirnya pemerintah menempuh opsi Karantina Wilayah, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut.

Termasuk kewajiban pemenuhan hak dasar seperti pangan hingga kesehatan.

“Hal ini tentu saja tidak akan mudah, bila realokasi anggaran baik lewat APBN maupun APBD tidak disinergikan bersama, ” kata Teras.

“Realokasi anggaran di pusat maupun daerah, mesti diprioritaskan bagi perlindungan kesehatan masyarakat” tegasnya.

Teras mengajak seluruh komponen masyarakat untuk turut mendukung dengan cara masing-masing. Pelaku usaha didorong untuk mendukung pemerintah terutama dalam memastikan agar para pekerja tetap mendapat haknya demi pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

“Selain itu bisa dilakukan lewat bentuk lain seperti dukungan terhadap pemenuhan APD tim kesehatan yang masih terbatas sejauh ini, ” kata Teras. (bs)

Redaksi
Penulis : Redaksi

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: